JAKARTA-iNews86.Com| Selasa 2/6 – Sekretaris Kabinet (Seskab) RI, Teddy Indra Wijaya, memberikan jawaban tegas atas kritik yang dialamatkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait tingginya frekuensi kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
Teddy menegaskan bahwa setiap lawatan diplomatik yang dilakukan Kepala Negara didasarkan pada kepentingan strategis nasional dan situasi geopolitik global yang dinamis, bukan sekadar agenda seremonial.
Pernyataan ini merupakan respons langsung terhadap masukan dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal. Sebelumnya, Dino menyoroti intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo selama 1,5 tahun terakhir dan menyarankan agar pemerintah melakukan efisiensi, termasuk mengoptimalkan diplomasi virtual demi menghemat anggaran negara.
Baca Juga: Prabowo Tunjuk AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gantikan Luhut
"Bicara diplomasi berarti bicara hasil. Manfaat nyata bagi bangsa. Kami sangat terbuka terhadap kritik dan masukan, tetapi jangan sampai mengaburkan fakta dari mereka yang sedang bekerja dan berjuang membawa kepentingan bangsa di panggung dunia," ujar Teddy Indra Wijaya melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (20/6).
EFISIENSI ANGGARAN DAN PEMOTONGAN JUMLAH ROMBONGAN
Menjawab kritik mengenai potensi pemborosan anggaran negara, Seskab Teddy meluruskan bahwa sistem pembiayaan kunker Presiden Prabowo menerapkan prinsip akuntabilitas yang ketat. Menurutnya, jika terdapat kelebihan dari anggaran yang telah dialokasikan oleh negara, biaya tersebut tidak dibebankan pada APBN.
"Jadi yang pertama masalah biaya bila keluar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali, segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy.
Baca Juga: Harga BBM Non-Subsidi Pertamina Berubah Per 1 Juni 2026: Turbo Naik, Diesel Turun
Selain faktor pembiayaan mandiri untuk kelebihan anggaran, Teddy mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi efisiensi dengan memangkas jumlah delegasi secara signifikan hingga hampir 50 persen dibandingkan dengan era pemerintahan terdahulu. Langkah ini diambil untuk memastikan rombongan yang berangkat benar-benar bersifat fungsional.
"Kalau dulu itu sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Pak Prabowo jumlahnya ditekan antara 50 sampai 60 orang maksimal," tutur Seskab Teddy menambahkan.
Di sisi lain, Dino Patti Djalal dalam pandangannya menekankan pentingnya evaluasi pola perjalanan tersebut agar publik tidak menangkap kesan pemborosan.
Sebagai diplomat senior, Dino memandang bahwa di era digital, beberapa substansi diplomasi bilateral sebenarnya dapat diakomodasi melalui pertemuan virtual demi efektivitas birokrasi.
Baca Juga: Mantan Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
CAPAIAN INVESTASI DAN DAMPAK NYATA DIPLOMASI GLOBAL
