Kekecewaan dan protes keras langsung mengalir dari berbagai lapisan masyarakat yang merasa dirugikan akibat insiden ini. Pemadaman massal yang terjadi tanpa pemberitahuan dan pada waktu produktif malam hari dinilai mencerminkan rapuhnya infrastruktur ketenagalistrikan di Sumatera, meskipun pemerintah berulang kali mengklaim adanya surplus daya di wilayah tersebut.
Seorang warga Pekanbaru, Riau, bernama Hendra Wijaya (42), mengungkapkan kekesalannya atas ketidaksiapan sistem PLN dalam menghadapi gangguan teknis. "Ini sangat keterlaluan dan merugikan kami sebagai rakyat kecil. Listrik mati saat kami sedang melayani pelanggan di warung makan. Semua kulkas mati, bahan makanan basah berisiko busuk, dan pembeli langsung bubar karena kepanasan dan gelap.
Kerugian malam ini saja bisa mencapai
jutaan rupiah, dan siapa yang mau mengganti kerugian ini? PLN hanya bisa minta maaf tanpa ada kompensasi yang jelas," kata Hendra dengan nada kecewa saat diwawancarai di depan ruko miliknya.
Keluhan senada disampaikan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya di Padang, Sumatera Barat.
Ratna Sari (35), pemilik usaha konveksi rumahan, mengeluhkan jadwal produksi yang berantakan akibat padamnya aliran daya listrik. "Kami kejar tayang untuk pesanan baju seragam sekolah yang harus dikirim besok senin. Begitu listrik padam total, semua mesin jahit komputer mati. Karyawan terpaksa saya pulangkan lebih awal. Kejadian seperti ini membuktikan kalau jaringan listrik kita belum benar-benar mandiri dan aman dari gangguan skala besar," ungkap Ratna.
Bukan hanya sektor UMKM, komunitas warga di perumahan juga mengeluhkan pasokan air bersih yang ikut terhenti karena pompa air listrik di rumah-rumah warga tidak berfungsi. Beberapa warga di pinggiran Kota Medan melaporkan bahwa mereka kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan MCK (mandi, cuci, kakus) menjelang tidur, memaksa mereka membeli air galon isi ulang dalam jumlah banyak yang harganya mendadak naik di beberapa warung kelontong yang memanfaatkan situasi.
DESAKAN TRANSPARANSI DAN EVALUASI DARI LEMBAGA KONSUMEN
Menanggapi situasi krusial ini, berbagai lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan konsumen mendesak dilakukan investigasi menyeluruh dan independen terhadap manajemen keandalan sistem kelistrikan Sumatera. Kegagalan fungsi pada transmisi tegangan tinggi 275 kV dinilai sebagai kelalaian serius yang seharusnya bisa dimitigasi dengan sistem pemeliharaan preventif yang ketat.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) perwakilan Sumatera Utara, Syahri Mulyadi, menyatakan bahwa permohonan maaf dari jajaran manajemen PLN tidaklah cukup untuk menyelesaikan persoalan structural yang terus berulang di pulau Sumatera. "Masyarakat Sumatera sudah terlalu sering menjadi korban ketidakstabilan pasokan listrik. Pemadaman massal lintas provinsi seperti ini menunjukkan ada masalah fundamental dalam manajemen pemeliharaan aset transmisi dan pembangkitan kita. PLN harus transparan menjelaskan apa sebenarnya root cause atau akar masalah di gardu induk Rumai–Muaro Bungo tersebut," tegas Syahri.
Syahri juga menekankan pentingnya PLN memberikan kompensasi nyata berupa pemotongan biaya beban atau diskon tarif listrik bulanan kepada seluruh pelanggan terdampak sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. "Kami menuntut implementasi nyata dari aturan tingkat mutu pelayanan (TMP).
Jangan sampai aturan kompensasi dipersulit dengan alasan gangguan alam atau force majeure, padahal jelas-jelas PLN mengakui adanya gangguan teknis di sisi gardu induk dan sistem transmisi mereka sendiri," tambahnya dengan tegas.
TANGGAPAN OTORITAS PEMERINTAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM
Guna memastikan situasi keamanan tetap kondusif di tengah kegelapan total, aparat penegak hukum dari jajaran Kepolisian Daerah (Polda) di masing-masing wilayah terdampak segera mengambil langkah antisipatif yang cepat. Patroli keamanan ditingkatkan secara signifikan guna mencegah potensi tindak kriminalitas memanfaatkan kondisi gelap gulita, terutama di area pusat perbelanjaan, objek vital nasional, dan kawasan pemukiman warga.
Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Dwi Sulistyawan, menjelaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian resor (Polres) hingga kepolisian sektor (Polsek) untuk turun ke jalan dan melakukan pengamanan ekstra. "Kami menyiagakan personel di lapangan untuk membantu pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan yang lampu pengaturnya padam, serta meningkatkan patroli roda empat dan roda dua di kawasan pemukiman warga guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencurian atau gangguan kamtibmas lainnya selama masa pemadaman listrik ini," kata Dwi.
Di sisi lain, pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau menyatakan akan segera memanggil pihak manajemen PLN wilayah setempat untuk meminta penjelasan rinci mengenai mitigasi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Kepala Dinas ESDM Riau menegaskan bahwa kestabilan energi merupakan urat nadi perekonomian daerah, dan gangguan masif semacam ini dapat menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di Pulau Sumatera, khususnya di sektor industri manufaktur dan hilirisasi komoditas yang membutuhkan kepastian pasokan daya listrik 24 jam tanpa putus.
