"Kami mengapresiasi instruksi Bupati. Namun, ujian utamanya adalah pada sektor pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Kita harus memastikan tidak ada lagi pungutan liar atau pembedaan perlakuan berdasarkan latar belakang suku atau agama," ungkap perwakilan tokoh masyarakat sipil Kuansing dalam sebuah diskusi pasca-upacara.
Baca Juga: KNPI Riau Desak APH Usut Dugaan Monopoli dan Proyek Sampah Miliaran di Pekanbaru
Di sisi lain, aparat penegak hukum setempat juga menyatakan siap mengawal transparansi jalannya birokrasi pemerintahan daerah. Langkah ini dinilai penting demi menutup celah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak konstitusional masyarakat luas.
Berdasarkan data historis pembangunan daerah di Provinsi Riau, harmonisasi regulasi tingkat kabupaten memang kerap menjadi sorotan Kementerian Dalam Negeri. Upaya Pemkab Kuansing ini diharapkan menjadi pemantik bagi daerah lain untuk terus melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah (perda) yang dinilai tidak lagi relevan dengan semangat keadilan sosial.
PENGUATAN NILAI LOKAL SEBAGAI TAMENG IDEOLOGI
Sebagai informasi pelengkap, upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi ini ditutup dengan penampilan seni kebudayaan lokal yang merefleksikan nilai-nilai gotong royong masyarakat Melayu Kuantan.
Kehadiran ragam unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat hingga pelajar, menegaskan bahwa komitmen menjaga ideologi negara merupakan kerja kolektif yang berkelanjutan, bukan sekadar agenda tahunan di atas panggung formalitas.
