PEKANBARU (Riau)iNews86.Com| Sabtu 30/5– Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengambil langkah berani dengan melakukan perombakan struktural besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Sebanyak 236 pejabat eselon III dan IV resmi dilantik pada Selasa (26/5), sebagai upaya nyata untuk membenahi birokrasi, menyegarkan organisasi, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berintegritas.
Baca Juga: Rangkul Ojek Online Kuantar, Kapolres Kuansing Perkuat Sabuk Kamtibmas
Dari ratusan posisi yang digeser, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling signifikan terkena dampak penyegaran organisasi ini. Langkah tegas ini diambil di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan transparansi kinerja aparatur sipil negara di Bumi Lancang Kuning.
RESTRUKTURISASI BESAR-BESARAN DI TUBUH DINAS PUPR-PKPP RIAU
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah posisi kunci di Dinas PUPR-PKPP Riau kini dinakhodai oleh wajah-wajah baru. Jabatan Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau kini resmi diemban oleh Ahmad Husin Siregar, menggantikan Ferry Yunanda yang dimutasi menjadi Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setdaprov Riau. Posisi pucuk pimpinan juga mengalami pergantian krusial, di mana Zulfahmi ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau menggantikan Thomas Larfo Dimiera.
Baca Juga: Ditemukan Meninggal di Rumah, Pria di Bukittinggi Diduga Idap Penyakit Kronis
Selain posisi pimpinan utama, rotasi juga menyasar sektor teknis. Novira kini menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya, sementara Eri Ikhsan diamanahkan sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi. Di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), Hamdan resmi memimpin UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV, Tri Adiya Putra sebagai Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III, Rio Andriadi Putra sebagai Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, serta Lutfi Hardi yang bergeser menjadi Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI.
Penyegaran organisasi ini tidak hanya berupa rotasi mendatar (mutasi), melainkan juga diwarnai dengan kebijakan promosi dan demosi yang ketat. Legina Yuliastari mendapatkan promosi dari jabatan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Dinas PUPR-PKPP Riau menjadi Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau. Sebaliknya, sanksi demosi dari eselon III ke eselon IV menimpa Basharuddin; mantan Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V tersebut kini menempati posisi baru sebagai Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga.
Menurut pengamat kebijakan publik daerah, langkah evaluasi berbasis kinerja seperti ini sangat penting untuk memberikan efek jera sekaligus motivasi. Pendekatan "reward and punishment" yang objektif diperlukan agar roda pemerintahan tidak berjalan di tempat, terutama pada dinas-dinas basah yang mengelola anggaran infrastruktur besar.
Baca Juga: Siswa SDIT An-Najiyah Teluk Kuantan Raih Medali di Kejurnas Karate 2026
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa seluruh pejabat yang baru dilantik wajib mengubah paradigma dan ritme kerja lama. Ia meminta jajarannya tidak lagi terjebak dalam zona nyaman formalitas kerja, melainkan harus menunjukkan hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.
"Saya harap setelah dilantik jangan lagi kerja biasa-biasa saja, tapi harus luar biasa, jangan kerja santai. Pelantikan ini sebagai bentuk penyegaran dan penataan birokrasi yang lebih baik," ujar SF Hariyanto dengan nada tegas dalam pengarahannya usai prosesi pelantikan.
Ia juga menambahkan bahwa integritas, komitmen, dan dedikasi tinggi adalah harga mati yang harus dipegang teguh oleh setiap pejabat. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan performa masing-masing instansi tetap optimal dan bersih dari praktik-praktik yang merugikan negara.
RESPONS BERIMBANG: ANTARA TUNTUTAN PUBLIK DAN OPTIMISME APARATUR
