YERUSALEM-iNews86.Com| Senin 1/6 — Situasi di Yerusalem Timur kembali memanas setelah kelompok pemukim Israel menerobos masuk ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa pada Minggu (31/5). Aksi penerobosan yang dikawal ketat oleh aparat Kepolisian Israel ini memicu kecaman keras dari pihak otoritas Palestina dan komunitas Muslim global, karena disertai dengan pengibaran bendera Israel serta ritual provokatif di area suci tersebut.
Baca Juga: Kritik Media: Sindonews Dinilai Abaikan Prinsip Cover Both Sides Soal Saudi
Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran warga Palestina atas upaya sistematis pengubahan status hukum dan sejarah Al-Aqsa. Berdasarkan yurisdiksi internasional yang berlaku, kompleks tersebut merupakan tempat suci umat Islam yang dikelola oleh lembaga Wakaf Islam, di mana non-Muslim diizinkan berkunjung namun dilarang melakukan ritual keagamaan atau membawa simbol politik.
Kronologi Penerobosan dan Penolakan Status Quo
Penerobosan ini dilaporkan terjadi sejak pagi hari ketika gelombang pemukim Yahudi memasuki gerbang kompleks dengan perlindungan senjata dari kepolisian setempat. Kehadiran aparat keamanan Israel di lokasi justru digunakan untuk mengamankan jalannya ritual yang dilakukan para pemukim, memicu gesekan psikologis dengan para jemaah Muslim yang berada di lokasi.
Direktur Departemen Media pada Otoritas Yerusalem, Omar Rajoub, memberikan konfirmasi resmi mengenai detail insiden tersebut. Pihaknya menilai tindakan pengibaran bendera di dalam halaman masjid bukan lagi sekadar aksi spontan, melainkan agenda terstruktur.
"Pengibaran bendera Israel di dalam halaman Masjid Al-Aqsa, bersamaan dengan melakukan ritual provokatif, adalah bagian dari kebijakan resmi Israel yang sistematis dan disengaja yang dipimpin oleh pemerintah pendudukan ekstremis," ujar Omar Rajoub dalam wawancara resminya.
RENCANA YAHUDISASI DAN PEMBAGIAN RUANG AL-AQSA
Menurut Rajoub, eskalasi ini merupakan ancaman nyata terhadap eksistensi demografis dan budaya masyarakat hilir Yerusalem Timur. Narasi penguasaan sepihak ini dinilai sengaja dipelihara oleh kabinet sayap kanan Israel guna mempercepat proses asimilasi paksa atas situs-situs bersejarah Islam.
Baca Juga: Ketegangan di Rafah: Mesir Desak AS Redam Eskalasi Militer Israel di Gaza
"Praktik-praktik ini bertujuan untuk memaksakan realitas baru di Yerusalem Timur yang diduduki dan merusak status quo historis dan legal di Masjid Al-Aqsa," tambah Rajoub dengan nada tegas.
Pihak Otoritas Yerusalem menggarisbawahi bahwa ada agenda terselubung untuk memecah kompleks tersebut. Strategi ini diprediksi meniru pola yang sebelumnya diterapkan pada Masjid Ibrahimi di Hebron, di mana area suci dibagi secara fisik dan jadwal kunjungan antara umat Muslim dan Yahudi.
"Tindakan para pemukim di dalam Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari rencana kolonial yang sedang berlangsung yang menargetkan pembagian spasial dan temporal masjid, Yahudisasi kota ini untuk menghapus identitas keagamaan dan historisnya, dan perubahan karakter hukum, budaya, dan demografisnya," papar Rajoub memungkasi analisisnya.
Dampak Hukum Internasional dan Respons Berimbang
Dari sudut pandang hukum humaniter internasional, Yerusalem Timur berstatus sebagai wilayah yang berada di bawah pendudukan militer sejak perang tahun 1967. Oleh karena itu, segala bentuk pengubahan lanskap budaya dan hukum oleh kekuatan pendudukan dianggap melanggar Konvensi Jenewa.
