KAIRO-iNews86.Com| – Pemerintah Mesir meluncurkan intervensi diplomatik darurat guna menyelamatkan kesepakatan gencatan senjata Gaza yang kini berada di ambang kehancuran. Langkah strategis ini diambil Kairo menyusul rentetan serangan udara mendalam Israel yang menewaskan sedikitnya 141 warga Palestina dalam dua pekan terakhir, serta adanya rencana perluasan wilayah pendudukan militer oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Guna mencegah eskalasi menjadi perang terbuka, intelijen Mesir telah melayangkan undangan resmi kepada delegasi senior Hamas yang dipimpin oleh kepala negosiator Khalil al-Hayya untuk menggelar pertemuan mendesak di Kairo. Diplomasi intensif ini juga melibatkan mediator dari Qatar, Turki, dan pejabat Amerika Serikat guna merevisi adendum rencana perdamaian Gaza yang disepakati pada Oktober 2025 lalu.
Perluasan Wilayah dan Ancaman Migrasi Paksa
Krisis geopolitik ini kian meruncing setelah PM Benjamin Netanyahu mengeluarkan instruksi kepada Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk memperluas wilayah kendali mereka di Gaza, dari yang semula 53% menjadi 70%. Kebijakan sepihak ini dinilai para mediator telah mencederai peta jalan perdamaian komprehensif yang diinisiasi oleh pemerintahan Donald Trump tahun lalu.
Baca Juga: Korsel Duga Rudal Iran Hantam Kapal Kargo HMM Namu di Selat Hormuz
Situasi semakin memanas setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara terbuka menghidupkan kembali wacana kontroversial mengenai "migrasi sukarela" bagi warga Palestina ke luar Gaza. Pernyataan tersebut dilontarkan Katz bersamaan dengan pengumuman tewasnya kepala militer Hamas yang baru, Mohammed Odeh, serta komandan senior Izz al-Din al-Haddad dalam operasi militer Israel.
"Skema pemindahan ini akan tetap diimplementasikan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat," ujar Israel Katz dalam konferensi pers resminya.
PENDUDUKAN WILAYAH DAN RESPONS DIPLOMATIK
Merespons ancaman pengusiran tersebut, otoritas keamanan Mesir langsung mengirimkan nota peringatan keras kepada Tel Aviv. Kairo menegaskan penolakan mutlak terhadap segala bentuk mobilisasi massa atau tekanan militer yang bertujuan mendorong warga Gaza mengungsi secara paksa menuju perbatasan Rafah di Sinai.
Seorang pejabat tinggi intelijen Mesir yang enggan mempublikasikan identitasnya mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang berpacu dengan waktu untuk mengatur meja perundingan sebelum akhir pekan ini. Berdasarkan analisis internal, manuver agresif Netanyahu ditengarai erat dengan kalkulasi politik elektoral domestik serta kompensasi atas kebuntuan militer yang dihadapi Israel di front Lebanon.
"Kami telah menghubungi langsung pejabat tinggi di Washington untuk meminta Presiden Donald Trump segera menahan agresivitas Netanyahu. Jika dibiarkan, diplomasi berbulan-bulan yang telah kita bangun bisa runtuh total," ungkap pejabat intelijen Mesir tersebut saat dikonfirmasi via telepon.
Di pihak lain, juru bicara militer Israel menyatakan bahwa operasi udara dan perluasan wilayah penyangga (buffer zone) murni dilakukan atas dasar pertimbangan keamanan nasional jangka panjang guna memastikan kemampuan militer Hamas tidak bangkit kembali.
Upaya Penyelamatan Gencatan Senjata yang Rapuh
Sementara itu, pihak Hamas menyatakan bahwa komitmen gencatan senjata yang ditandatangani tahun lalu kini sudah tidak lagi dihormati oleh Israel di lapangan. Meskipun secara administratif status gencatan senjata masih berlaku, data di lapangan menunjukkan sedikitnya 929 warga Palestina telah gugur akibat serangan sporadis Israel sejak Oktober tahun lalu.
Seorang pejabat senior Hamas yang berbasis di luar negeri membenarkan adanya koordinasi intensif dengan pihak Kairo untuk meredam situasi agar tidak keluar dari kendali.
