Di sisi lain, potret pengembangan digital di tingkat nasional memang tengah mendorong seluruh pemerintah daerah untuk melakukan integrasi ketat. Berdasarkan data evaluasi Kemenpan-RB, daerah yang aktif melakukan studi tiru dan kolaborasi memiliki kurva peningkatan indeks SPBE yang jauh lebih signifikan.
Sementara itu, Plh Kepala Dinas Kominfoss Kuansing, Hevi Heri Antoni, menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi fondasi penting bagi kebijakan digitalisasi di wilayahnya. Dokumen dan wawasan yang didapat akan langsung dianalisis untuk diterapkan di seluruh perangkat daerah Kuansing.
"Digitalisasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat tata kelola yang akuntabel, serta membuka peluang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)," urai Hevi Heri Antoni mendalam.
OPTIMALISASI LAYANAN DAN TANTANGAN INFRASTRUKTUR DAERAH
Hevi menambahkan, tantangan geografis dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dinamis di Kuansing menuntut sistem birokrasi yang bergerak lebih lincah. Oleh karena itu, penguasaan teknologi informasi menjadi instrumen utama yang tidak bisa ditawar lagi.
Baca Juga: Dua Warga Terluka di Depan Rektorat UNP, Diduga Terkena Peluru Nyasar
"Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," kata Hevi tegas.
Melalui agenda studi tiru ini, Pemkab Kuansing menargetkan percepatan pembangunan ekosistem digital lokal yang mandiri. Langkah konkret setelah kunjungan ini adalah menyusun skala prioritas replikasi teknologi yang paling mendesak untuk diterapkan di Kuansing.
Sebagai informasi tambahan, Jawa Barat selama ini dikenal memiliki berbagai inovasi digital unggulan seperti Jabar Digital Service (JDS) dan aplikasi Sapawarga. Sistem inilah yang berhasil mengintegrasikan berbagai layanan publik kemasyarakatan hingga urusan internal pemerintahan secara efisien.
