KUANTAN SINGINGI (Riau)-iNews86.Com| Senin 1/6– Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, menegaskan komitmennya untuk menghapus segala bentuk regulasi daerah yang bersifat diskriminatif. Seluruh pejabat dan pemangku kebijakan diinstruksikan untuk memastikan setiap kebijakan publik yang lahir harus berpihak pada kemaslahatan masyarakat demi menjaga keadilan sosial.
Pesan kuat tersebut menjadi sorotan utama dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Lapangan Komplek Perkantoran Pemda Kuantan Singingi, Senin (1/6/2026). Upacara yang berlangsung khidmat ini diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pelajar, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Baca Juga: Awas Dibongkar, Jemaah Haji Riau Dilarang Selundupkan Air Zamzam di Koper
Implementasi Nyata di Tengah Masyarakat Multi-Etnis
Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, saat membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyampaikan bahwa Pancasila tidak boleh sekadar menjadi pajangan sejarah. Menurutnya, Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang hidup (living ideology) dalam tindakan sehari-hari.
"Implementasi Pancasila tidak boleh berhenti pada tataran seremoni saja. Nilai-nilai luhur ini wajib tercermin secara nyata dalam setiap keputusan politik serta administrasi pemerintahan yang kita jalankan," ujar Suhardiman Amby saat menyampaikan amanat di hadapan peserta upacara.
Suhardiman juga menekankan bahwa tatanan masyarakat Kuantan Singingi yang multi-etnis dan multi-agama selama ini sudah berjalan dengan sangat kondusif. Namun, harmoni tersebut dinilai tetap memerlukan pengawal instrumen hukum yang adil dan transparan agar tidak terjadi ketimpangan sosial.
"Keberagaman adalah kekayaan Kuansing. Untuk merawatnya, kita butuh kebijakan daerah yang adil, transparan, dan tidak timpang. Hanya dengan cara itu, fondasi persatuan di tingkat lokal dapat terus kita jaga dari waktu ke waktu," tambahnya.
PEMULIAAN GENERASI MUDA DAN TANTANGAN GLOBAL
Selain menyasar para birokrat, tanggung jawab konstitusional untuk merawat nilai-nilai kebangsaan ini juga dibebankan secara besar kepada generasi muda. Pemuda di Kuantan Singingi diharapkan memiliki filter atau penyaring yang kuat terhadap derasnya pengaruh global yang berpotensi memecah belah bangsa.
Baca Juga: Buaya Sepanjang Dua Meter Teror Arena Pacu Jalur Tepian Lubuak Sobae Baserah
Pemerintah daerah berharap besar agar para pemuda menjadikan Pancasila sebagai pemandu moralitas dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berinteraksi sosial maupun dalam bermedia sosial.
Sesaat setelah upacara selesai, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan apresiasi khusus sebagai wujud nyata dukungan terhadap pemuda setempat.
Pemerintah Daerah menyematkan penghargaan kepada para mantan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kuantan Singingi tahun 2025.
Penghargaan tersebut diberikan secara langsung atas kedisiplinan, dedikasi, dan pengabdian tinggi yang telah mereka tunjukkan dalam menunaikan tugas kenegaraan pada setahun yang lalu.
Harapan dan Pengawasan Publik
Guna memastikan esensi keadilan sosial ini berjalan seimbang, kebijakan ini mendapatkan respons positif sekaligus catatan kritis dari elemen masyarakat sipil dan pengamat kebijakan publik regional Riau.