Kebijakan perombakan massal ini memicu berbagai respons dari elemen masyarakat serta internal pemerintahan sendiri. Dari sudut pandang masyarakat selaku pengguna layanan publik, ketegasan pemerintah daerah dalam menata ulang struktur organisasi ini dinilai sebagai angin segar, asalkan diikuti dengan perbaikan nyata di lapangan, khususnya terkait kualitas jalan dan jembatan.
Baca Juga: Iduladha 1447 H: Gerindra Kuansing Perkuat Silaturahmi Lewat Kurban Bersama
"Kami sebagai masyarakat tentu mendukung penuh jika tujuannya untuk membersihkan birokrasi. Namun yang paling penting bagi kami adalah aksi nyata, seperti perbaikan jalan-jalan yang rusak di wilayah Riau bisa diselesaikan lebih cepat oleh pejabat-pejabat baru ini," ungkap M. Dahlan (42), salah seorang warga Pekanbaru saat dimintai tanggapannya terkait perombakan ini.
Di sisi lain, dari aspek penegakan disiplin dan akuntabilitas, langkah ini dinilai sejalan dengan misi reformasi birokrasi nasional. Penempatan pejabat yang tepat pada posisi yang tepat (the right man on the right place) diharapkan mampu meminimalkan celah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan dinas teknis yang rawan akan penyimpangan anggaran.
Sejumlah pejabat fungsional dan struktural yang baru dilantik menyatakan kesiapan mereka untuk mengemban amanah baru ini dengan penuh tanggung jawab. Atmosfer baru di tubuh Pemprov Riau ini diharapkan dapat segera diakselerasikan dengan program-program kerja yang sempat tertunda pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan.